oleh

Ini Dia 20 Daerah di Jabar yang Terapkan PSBB 11-25 Januari


BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan 20 daerah di Jabar akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional 11 sampai 25 Januari 2021.

Gubernur menjelaskan penerapan PSBB Proporsional di Jabar merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ridwan Kamil mengemukakan hal itu setelah menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.

Rapat melalui konferensi video bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. Emil mengikuti di kediaman, di di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (8/1/2021).

“Ada 20 daerah di Jabar yang akan melaksanakan PSBB Proporsional mulai Senin tanggal 11 Januari 2021 selama dua minggu untuk menekan laju pertumbuhan penularan Covid-19,” kata Kang Emil, demikian ia biasa di sapa.

Baca Juga  KKP Gerak Cepat Tanggap Bencana Gempa Majene – Mamuju

Ke-20 daerah tersebut yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi

Pemerintah pusat sebelumnya menginstruksikan PPKM wajib dilakukan di Bodebek dan Bandung Raya.

Meski instruksi ini ditujukan kepada beberapa kabupaten/kota tertentu di Pulau Jawa dan Bali, namun PPKM tidak terbatas hanya untuk daerah tersebut.

Apabila penanganan Covid-19 semakin buruk, PPKM dapat diterapkan sesuai kebutuhan di berbagai daerah di Jawa dan Bali.

Komite Kebijakan Jabar pun melakukan penilaian berdasarkan empat kriteria yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Baca Juga  Kerja Kolaboratif, Reformatif dan Transformatif Wujudkan Akselerasi Transformasi Digital

“Empat kriteria yang disepakati adalah jika ada daerah melebihi angka-angka yang lebih buruk dari angka nasional, maka harus melaksanakan PSBB Proporsional,” ucapnya.

Emil menjelaskan empat kriteria yang menjadi dasar penilaian. Pertama adalah tingkat kematian.

Apabila tingkat kematian di daerah melebihi angka kematian rata-rata nasional, maka harus menerapkan PSBB Proporsional.

Kriteria kedua yaitu angka kesembuhan berada di bawah angka rata-rata nasional. Sementara kriteria ketiga apabila laju kasus aktif lebih cepat dari angka persentase nasional.

“Kriteria terakhir yang harus PSBB Proporsional adalah jika bed occupancy ratio atau tingkat keterisian ruang perawatan di rumah sakit lebih buruk dari tingkat nasional,” katanya.

Baca Juga  Jurus Jitu Pemerintah Capai Target Investasi Migas di Masa Pandemi

Sebelum penerapan PSBB Proporsional, Kang Emil menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar untuk intens berkomunikasi dengan 20 daerah terkait sosialisasi penerapan PSBB Proporsional.

“Pak Sekda sedang berkomunikasi dengan daerah hari ini dan besok sehingga Senin mulai disosialisasikan,” ucapnya.

Mengenai teknis atau standarisasi dalam penerapan PSBB Proporsional, seperti persentase Work From Home maupun kegiatan-kegiatan di tempat umum, akan ditentukan oleh daerah masing-masing dengan tetap mengacu kepada Instruksi Mendagri.

Dia juga memastikan penerapan PSBB Proporsional di 20 daerah akan diperkuat oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar yang akan segera diterbitkan.

“Pergub akan diterbitkan secepatnya dan akan disampaikan kepada 20 daerah yang akan melaksanakan PSBB Proporsional,” ucapnya.

Sumber : siberindo.co


News Feed